Ahli Sunnah Wal Jamaah

Terjadinya kesenjangan antara para penguasa Umayyah dengan para sarjana dan ulama sebenarnya mulai terasa segera setelah kon­so­lidasi rezim itu di masa Mu’awiyah, khalifah Damaskus yang pertama. Me­mang, Islam mulai merasakan ketidakberesan di bidang politik sejak masa kekhalifahan Utsman ibn Affan, seorang anggota Bani Umayyah. Kini, dalam rezim Da­maskus, ketidakberesan itu semakin kentara, setidak-tidaknya demikian dirasakan oleh sementara kelompok orang-orang Islam tertentu. Di be­berapa kota pusat kegiatan pe­mikiran Islam, khususnya Madinah dan Hijaz, Basrah dan Kufah di Irak, serta ibu kota sendiri, Da­mas­kus di Siria, tumbuh angkatan Muslim baru yang lebih men­curahkan pikiran kepada bidang intelektual keagamaan dan memilih sikap lebih netral dalam politik. Mereka ini menyadari bahwa sete­lah kemenangan politik atas umat-umat bukan Muslim menjadi ke­nya­taan dan mantap, sesuatu harus dilakukan untuk mendalami makna agama Islam itu sendiri bagi ke­hidup­an orang-seorang. Dan karena merasa traumatis oleh fitnah demi fitnah di kalangan umat, generasi baru ini kemudian mengem­bang­kan konsep Jamaah (Arab: jamâ‘ah, yaitu konsep tentang kesatuan ideal seluruh kaum Muslimin tanpa memandang aliran politik mereka. Bagi mereka ini, keseluruhan umat itu membentuk kesatuan ruhani yang harus diutamakan di bawah bim­bingan agama Tuhan.

Memang, dalam perkem­bangan­nya golongan Jamaah ini menerima faith accompli kekuasaan Umayyah di Damaskus, dan karena itu sedikit banyak ditolerir oleh pemerintah. Tetapi karena pertumbuhan peran­an mereka yang boleh dikata selaku hati nurani umat, golongan Jama‘ah ini memberi dukungan politik ke­pada rezim Damaskus hanya de­ngan sikap cadangan (reserve) yang cukup besar. Apalagi mereka per­hatikan pula bahwa kekuasaan Umayyah itu, sekali pun berangkat dari konsep kekhalifahan Rasulul­lah, berkembang mengarah kepada sejenis monarki mutlak. Kaum Umayyah membela diri bahwa absolutisme mereka hanyalah demi ke­baikan umat, lebih-lebih demi mengakhiri berbagai fitnah yang ada, dan karenanya mereka juga mendukung konsep Jama‘ah. Tetapi absolutisme dirasakan sebagai sesuatu yang terlalu banyak untuk pola kehidupan orang-orang Arab yang cenderung amat demokratis itu dan, lebih penting lagi, ber­lawanan dengan cita-cita ega­lita­ria­nisme Islam. Para sarjana dan ula­ma pendukung konsep Jamaah itu kemudian tumbuh menjadi ke­lom­pok oposisi moral yang saleh ter­hadap rezim Damaskus.

Di antara kota-kota pusat pe­mikiran dan intelektualisme Islam itu, Madinah dan Basrah memain­kan peranan yang amat menonjol. Di Madinah, Abdullah ibn Umar, putera Khalifah Umar ibn Khattab, tampil sebagai seorang sarjana yang serius, yang mempelajari dan men­dalami segi-segi ajaran Islam. Seba­gai seorang yang hidup di kota Nabi,  dalam mengkaji ajaran agama itu Ibn Umar memiliki ke­cen­derungan alami untuk mem­per­hatikan dan mempertimbangkan se­cara serius tingkah laku dan pen­dapat penduduk Madinah yang di­li­hatnya sebagai kelangsungan hidup tradisi ma­sa Rasulullah. Ka­rena itu ia ter­do­rong untuk mem­perhatikan berbagai cerita dan anekdot ten­tang Nabi yang banyak dituturkan oleh penduduk Madi­nah. Dengan begitu Abdullah ibn Umar, bersama seorang tokoh Madinah yang lain, Abdullah ibn Abbas, menjadi perintis yang mula-mula sekali untuk bidang kajian baru dalam sejarah intelektualisme Islam, yaitu bidang al-Sunnah (tradisi) Nabi.

Karena pandangan mereka yang tetap menganggap penting solida­ritas dan kesatuan umat dalam Jama‘ah, lalu rintisan mereka untuk ka­­jian tentang Sunnah itu dan peng­­gunaannya dalam usaha me­ma­­­ha­mi agama secara lebih luas, maka kedua Abdullah itu banyak dipandang sebagai pendahulu ter­ben­tuknya kelompok umat Islam yang kelak dikenal sebagai golongan Sunnah dan Jamaah (Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ‘ah) atau, secara singkat Ahli Sunnah (Ahl al-Sunnah), golongan Sunni. Seperti telah dikatakan di atas, disebabkan pe­ngalaman traumatis mereka oleh berbagai fitnah yang terjadi, go­long­an ini mem­punyai ciri kuat ke­netralan dasar dalam politik, mo­derasi dan to­leransi. Karena ciri-ciri itu, go­longan ini me­miliki ke­mam­puan besar un­tuk menyerap berbagai pendapat yang berbeda-beda dalam umat dan me­num­buh­kan semacam rela­tivis­me internal Islam.

Pluralisme mereka itu me­la­pang­­kan jalan bagi diterimanya pan­dangan-pandangan keagamaan mereka, yang kemudian dengan mudah berkembang menjadi anut­an popular kelompok mayoritas umat. Tetapi tekanan mereka kepa­da segi solidaritas umat sesuai de­ngan konsep Jama‘ah yang ada, dan dengan begitu juga sikap mereka yang kurang senang kepada anar­kisme (berhadapan dengan kaum Khawarij dan Syiah), golong­an itu mendapati dirinya tumbuh hampir menyatu dengan kepenting­an rezim Umayyah di Damaskus. Sekalipun pada tingkat moral keagamaan dan intelektual mereka tetap melakukan oposisi terhadap Damaskus, tetapi kenetralan mere­ka dalam politik lebih banyak menguasai sikap-sikap nyata mere­ka, dan dengan begitu mereka ham­pir tidak pernah me­lahir­kan bahaya yang berarti bagi kepentingan politik kaum Umay­yah. Bahkan pemerintahan Umay­yah itu, khususnya pada tahap pertumbuhan cikal bakal golongan Sunni tadi, sebagaimana ditunjuk­kan oleh sikap khalifah Abdul Malik ibn Marwan, menghargai kegiatan kajian keagamaan di Ma­di­nah, dan menunjukkan respek se­cu­kupnya kepada para tokohnya, khu­susnya kepada Abdullah ibn Umar yang sangat disegani. Lebih-lebih lagi hal ini juga dikarenakan pandangan bahwa mereka yang amat berpegang kepada Sunnah itu juga menganggap serius sebuah kenyataan bahwa Mu’awiyah, pen­diri rezim Umayyah, adalah seorang sa­habat Nabi. Sebagai seorang sa­habat Nabi, Mu’awiyah tetap harus dihormati, jika tidak bahkan harus dipandang sebagai hampir tidak bisa salah. Jadi boleh dikatakan bahwa, dalam batas-batas tertentu, konsep Jama‘ah berhasil dilak­sana­kan, tetapi dengan implikasi yang sangat banyak memberi ke­un­tungan politik bagi Bani Umayyah di Damaskus.

Konflik antara para pengemban ilmu di satu pihak dan para pe­ngem­ban kekuasaan politik di pi­hak lain memang tidak selamanya bisa dihindari, sebagaimana nasib yang menimpa pemikir-pemikir lantang seperti al-Juhani dan al-Dimsyaqi. Meskipun malapetaka itu terjadi agaknya karena ke­eks­trem­an, kedua sarjana itu me­nge­mukakan pendirian mereka tentang kemampuan dan tanggung jawab individu manusia. Fakta ini juga banyak mewakili sikap otoriter kekhalifahan Umayyah yang sangat mengekang dan merugikan per­kem­bangan intelektualisme Islam.